Masa Pergolakan Permesta II (Pemberontakan Republik Persatuan Indonesia)

8 Februari 1960	Proklamasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) dikumandangkan hari ini. Proklamasi RPI ini tertunda semenjak tanggal 17 Agustus 1959. Presiden merangkap Perdana Menteri RPI adalah Sjafruddin Prawiranegara dengan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) adalah Muhammad Natsir. Dalam pasal 3 UUDnya disebutkan bahwa wilayah negaranya "meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945". Tujuan RPI ini adalah untuk mempersatukan PRRI/Permesta dengan DI/TII Daud Beureuh di Aceh dan DI/TII Kahar Mudzakkhar di Sulawesi Selatan. Benderanya tetap merah-putih, namun ada sejumlah bintang di tengah yang mana setiap bintang melambangkan masing² pemberontakan (negar-bagian) saat itu yang berada di bawah RPI. KSAD RPI Brigjen Ventje Sumual menunjuk Henk Lumanauw sebagai Wali-Negara RPI untuk Sulawesi Utara. RPI ini ditentang dengan keras oleh Waperdam PRRI / Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi Joop Warouw serta Panglima Besar APREV Alex Kawilarang. Dalam pengumumannya, Ketua Badan Pekerja Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Permesta, Henk Rondonuwu menolak RPI ini. Meskipun RPI ini telah berdiri, namun di daerah gerilya Permesta sendiri seperti di perbatasan Minahasa - Bolaang Mongondow, masih dilaksanakan Upacara Peringatan HUT RI secara resmi dan dihadiri oleh tokoh² militer dan sipil Permesta. Sedangkan oleh pihak perwira Permesta di sebelah utara seperti Mayjen Alex Kawilarang, Kolonel D.J. Somba, Letkol Wim Tenges, menolak RPI ini, apalagi mengibarkan bendera baru (RPI) di wilayahnya dan tetap memakai lambang² NKRI seperti Pancasila dan Merah Putih dalam logo maupun atribut lainnya. Distrik/WK-III dibawah komando Letkol Wim Tenges memiliki hampir separuh kekuatan pasukan Permesta, dan merupakan WK yang paling kompak dan disiplin dari antara WK lainnya. Masalah RPI ini berbeda dengan PRRI. Kalau PRRI hanyalah kabinet tandingan, maka RPI lebih merupakan negara dalam negara (negara tandingan). Hal ini memperkuat anggapan sementara orang bahwa gerakan daerah ini adalah gerakan separatisme. Menurut pandangan para pemimpin PRRI dan Permesta, RPI yang lebih banyak merupakan gagasan tokoh² politik, direncanakan sebagai taktik dalam perjuangan PRRI. Usia RPI sejak direncanakan untuk kemudian diproklamasikan pada September/Februari 1960 hanya 2 tahun.
9 Maret 1960	Seorang Perwira AURI, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar (alias Daantje, alias Danny), menembaki kompleks tangki minyak BPM di Tanjung Priok, Istana Merdeka dan Istana Bogor dengan pesawat jet MIG-17 yang hanya dilengkapi kanon 23mm pada siang hari sekitar pukul 11.30. Kemudian ia mendaratkan pesawatnya di daerah persawahan Kadungoro, Leles (Garut, Jawa Barat) - rencana penyelamatan dirinya akan dibantu oleh anggota DI/TII yang bergerilya di daerah itu (DI/TII saat itu telah masuk dalah negara-bagian RPI) - namun segera tertangkap oleh TNI. Maksud Danny Maukar adalah untuk memperingatkan Soekarno yang sudah mulai "main mata" dengan PKI, serta menghendaki agar Pemerintah Pusat mau berunding dengan Permesta di Sulawesi. Rencana ini sebenarnya direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 2 Maret 1960 sebagai hari peringatan Proklamasi Permesta, tapi gagal, juga rencana keesokan harinya tanggal 3 Maret, namun gagal lagi. Semua gerakan ini dilakukan oleh seluruh pejuang Permesta Sulut yang berada di Jakarta dengan sandi "Manguni" yang dikomandoi Ventje Sumual bersama² Sam Karundeng dan Danny Maukar.
15 Maret 1960	Pertemuan pertama antara Kolonel D.J. Somba dengan Broer Tumbelaka diadakan hari ini di desa Matungkas, dekat Airmadidi. Broer menegaskan, ia datang sebagai teman lama, meskipun diketahui oleh Kolonel Surachman dan Kolonel Soenarjadi (Kastaf Komando Operasi Merdeka di Sulawesi Utara yang baru), dengan harapan akan dapat membantu memulihkan perdamaian di Minahasa. Yus Somba mengatakan bahwa Joop Warouw selamanya memang menganjurkan bahwa "pintu belakang" dibiarkan terbuka bagi penyelesaian atas pemberontakan PRRI ini, dan bahwa Joop Warouw, Alex Kawilarang, Ventje Sumual, dan dia sendiri sepakat mengenai ini.
23 Maret 1960	Salah satu penasehat politik Waperdam Joop Warouw selaku Kepala Pemerintahan Sipil PRRI di Sulawesi, Prof.Mr. G.M.A (Laan) Inkiriwang, yang adalah Ketua Parlemen PRRI dan Menteri Kehakiman, ditahan Batalyon III/Brigade 999, Pimpinan Mayor Hans Karua (Korowa). Seorang penasehat politik Joop Warouw, Prof.Mr. G.M.A. Inkiriwang (juga sebagai Ketua Parlemen/Menteri Kehakiman) hari ini ditahan oleh Mayor Hans Korua, Komandan Batalyon 3/Brigade 999 pimpinan Jan Timbuleng. Sejumlah Menteri Kabinet PRRI juga telah ditangkap (Ir. Herling Laoh/mantan menteri Pekerjaan Umum RI, Wilhem Pesik, Otto Rondonuwu, dll - walau akhirnya dibebaskan kembali). Peristiwa itu didahului oleh tertangkapnya seorang kurir Joop Warouw yang membawa surat kepada Kolonel D.J. Somba yang isinya kecaman terhadap Jan Timbuleng, yang ditangkap oleh salah satu satuan Jan Timbuleng. Akibat peristiwa ini, penekanan terhadap keluarga serta pejabat sipil dimulai. Sejak itulah situasi menjadi semakin mencurigakan antara para perwira Permesta. Joop Warouw kemudian bertemu dengan Letkol J.M.J. (Nun) Pantouw, perwira intel KSAD Ventje Sumual (Assisten I/Intelejen KSAD RPI) dan Gerson Sangkaeng, Komandan Batalyon 2/Brigade 999. Hasil pertemuan itu, Nun Pantouw bersedia memberi bantuan satu satuan pasukan tambahan kepada Joop Warouw untuk meninggalkan wilayah kekuasaan Jan Timbuleng yang diketahui beraliran kiri tersebut. Pasukan Brigade 999 (Triple Nine) waktu itu menjadi terkenal sebagai pasukan tukang lucut karena rencana dan kegiatan yang disebut "matchts vorming".
27 Maret 1960	Gerakan yang dilakukan oleh beberapa anggota Pusat Kaveleri (a.l. Letnan Togas) di Bandung yang bermaksud untuk memaksa Pemerintah Pusat agar mengadakan perundingan dengan pihak Permesta di Sulawesi.
30 Maret 1960	Sistem pemerintahan daerah otonom Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesungguhnya dimulai hari ini pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah RI No.5/Tahun 1960 yang menetapkan pembagian wilayah administratif provinsi Sulawesi menjadi dua wilayah administratif masing² provinsi Sulawesi Utara-Tengah (Sulutteng) dan provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulseltra). Arnold A. Baramuli, SH ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah.
5 April 1960	Kepala Pemerintahah Sipil Permesta/Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi Joop WAROUW, ditangkap dan ditahan oleh Batalyon 7/Brigade 999 pimpinan Kapten Robby Parengkuan. Dalam peristiwa itu, kedua lutut Joop Warouw ditembak. Kemudian lututnya tersebut dibiarkan membusuk. Data ini menurut beberapa sumber intel Angkatan Darat TNI serta kesaksian beberapa orang pejabat pemerintahan sipil. Menurut saksi mata, rombongan Joop Warouw seusai mengadakan pertemuan puncak di Tompaso Baru, rombongan itu dibagi dua oleh pasukan 999 (Triple Nine). Yang pertama disuruh menempuh suatu arah tertentu, yang ternyata menuju lokasi posko KSAD sedangkan rombongan yang kedua, yaitu rombongan Joop Warouw disuruh menuju ke daerah Brigade 999 di sekitar sungai Ranoyapo. Di suatu tempat, Joop Warouw dipisahkan dari rombongan terakhir ini, lalu dia ditembak lututnya. Sedangkan rombongan yang ditinggalkannya langsung diberondong dengan tembakan² sehingga semuanya tewas, termasuk diantaranya sekretaris Waperdam Joop Warouw, yaitu Nona Dolly Ompi dan Bupati Gorontalo Sam Bia, Danny Lumi, beberapa kerabat Joop Warouw, 3 orang penghubung, serta 3 orang mantri. Namun, seorang pengawal Joop Warouw berhasil melarikan diri, karena pada saat itu tubuhnya ditindih oleh mayat rekannya yang lain dan berpura² mati. Kemudian katanya orang tersebut menjadi saksi atas peristiwa yang menimpa Joop Warouw. (Menurut pengakuan beberapa sumber/saksi mata, Joop Warouw ditangkap atas perintah KSAD, karena ia menentang berdirinya RPI yang akan memisahkan diri dari NKRI).
14 April 1960	Broer Tumbelaka bertemu dengan KSAD TNI Jenderal A.H. Nasution dan mendapat dukungan sepenuhnya untuk melanjutkan usaha mencapai suatu penyelesaian.
29 April 1960	Sidang terakhir Mahkamah Militer AURI terhadap terdakwa Allan Lawrence Pope, bekas pilot pesawat B-26 AUREV, pada hari ini memutuskan, bahwa bersangkutan dijatuhi hukuman mati.
20 Mei 1960	Hari ini resmi berdiri Kotapraja Gorontalo. Tahun 1953, Sulawesi Utara menjadi daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953. Daerah Bolaang Mongondow terpisah menjadi daerah otonom tingkat II pada tahun 1954, sehingga daerah Sulut wilaysah Gorontalo hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo. Berdasarkan UU No 29/1959, maka daerah Sulut yang dimaksud dengan PP No 11/1953 dipisahkan menjadi daerah tingkat II, meliputi Daerah Kotapraja Gorontalo dan Daerah Tingkat II setelah dikurangi Swapraja Buol. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1960, resmi berdiri Kotapraja Gorontalo dan pada tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Gorontalo.
25 Mei 1960	Hari ini, F.J. (Broer) Tumbelaka diangkat sebagai Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara.
16 Juli 1960	Danny A. Maukar diseret dalam pengadilan Mahkamah Militer Angkatan Udara RI (AURI) dengan didampingi pengacaranya yaitu Hadeli Hasibuan dan dijatuhi hukuman mati dalam keadaan perang. Sidang Mahkamah Militer DA Maukar & Sam Karundeng
17 Agustus 1960	Keppres No.200/Th.1960 dan No.201/Th.1960 tanggal 17 Agustus 1960, tentang pembubaran partai politik Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), karena "organisasi itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin²nya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan 'PRRI' atau 'RPI' atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan". Dalam pidato peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-15, Presiden Soekarno memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, yang merupakan tanggapan atas sikap Pemerintah Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai mengenai pengembalian wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Meskipun Republik Persatuan Indonesia (RPI) telah didirikan oleh tokoh² PRRI, namun di daerah gerilya Permesta sendiri seperti di perbatasan Minahasa - Bolaang Mongondow, masih dilaksanakan Upacara Peringatan HUT Republik Indonesia secara resmi yang dihadiri oleh tokoh² militer dan sipil Permesta.
Awal Oktober 1960	Menurut sebuah sumber, peristiwa berkaitan dengan ditangkapnya Joop Warouw adalah sbb: Setelah Kepala Pemerintahah Sipil PRRI, Kol. J.F. "Joop" WAROUW ditangkap oleh Batalyon 7/Brigade 999 pimpinan Kapten Robby Parengkuan, maka KSAD RPI Ventje Sumual memanggil Jan Timbuleng, Komandan Brigade 999. Timbuleng berkenan, asal Joop Warouw juga diajak secara resmi. Maka Sumual pun membuat surat panggilan yang digunakan Jan Timbuleng untuk mencegah Joop Warouw untuk meninggalkan wilayah kekuasaannya. Padahal, secara diam² melalui Kapten J.Lisangan, Komandan Batalyon 1/Brigade 999, Sumual berhasil mengumpulkan informasi tentang diri Warouw. Ternyata, selain Joop Warouw, juga telah ditahan sejumlah menteri kabinet. Dari Jan Timbuleng diketahui, penangkapan itu dilakukan karena melihat Joop Warouw telah memihak dan mendukung tokoh² Permesta di wilayah utara Minahasa.
8 Oktober 1960	KSAD RPI Ventje Sumual mengadakan rapat di Markas Besar Permesta di perkebunan Lindangan(?) - Tompaso Baru. Jan Timbuleng, Komandan Brigade 999 (Triple Nine) datang dengan Batalyon 3 dengan komandannya Mayor Hans Korua (KOROWA) dan Batalyon 4 dengan komandannya Benny Pandeiroth. Ketika itu, Timbuleng dan pasukannya tanpa sadar, jika sebetulnya pertemuan itu merupakan suatu taktik untuk menahannya. Ia juga tidak curiga, kalau Komandan Batalyon 1 - J. Lisangan dan Komandan Batalyon 2 - Gerson Sangkaeng dan seluruh pasukannya tidak lagi setia mendukungnya. Karena itu, sementara Ventje Sumual membuat pertemuan dengan Jan Timbuleng dan perwira²ya, satuan Gerson Sangkaeng melakukan pelucutan senjata atas pasukan² Jan Timbuleng yang tengah menunggu di luar. Mereka tidak mencurigai Gerson, karena mereka pikir, ia salah satu dari mereka juga. Dan sebagai akhir dari pelucutan itu, Gerson Sangkaeng memberi isyarat dengan menembakkan sebuah senapan mesin (50pt). Ketika itu juga, Sumual mengakhiri rapatnya, dan begitu Jan Timbuleng serta perwira²nya melewati depan gardu pos, pasukan Sumual pun menawannya. Semula niat Ventje Sumual hendak membawa Jan Timbuleng dan sejumlah perwira Brigade 999 ke pengadilan militer. Namun sebelum itu terjadi, Jan Timbuleng yang tengah ditawan di tingkat atas sebuah rumah panggung, berhasil merebut senjata dari seorang pengawal dan melompat keluar jendela dan terbang ke atas rumpun bambu di dekat situ (dengan ilmu/jimat terbangnya) sembari berteriak minta bantuan. Kemudian seorang tentara pelajar asal Ambon (pelajar PTPG Tondano) yang tidak memiliki pegangan jimat diperintahkan untuk melepaskan tembakan ke tubuh Jan Timbuleng (dengan prosedur adat) yang tengah mengudara (karena katanya orang yang memegang jimat tidak akan mempan untuk membunuh Timbuleng). Jan Timbuleng yang dikenal kebal peluru (selama dia berdiri di atas tanah), pada saat itu juga tewas. Dari saku celananya berhasil didapat sebentuk cincin, sebuah arloji milik Joop Warouw, foto² keluarga Warouw dan sejumlah surat dari J.Piet Mongula, Walikota Manado yang juga diketahui beraliran kiri/komunis (tanggal kematian Jan Timbuleng ini simpang siur. Ada yang mengatakan sehari setelah ia ditangkap tanggal 8 Oktober, sementara Goan Sangkaeng mengatakan bahwa ia dibunuh tanggal 10 Oktober. Namun kepastiannya adalah sekitar satu atau dua hari setelah penahanannya). Kematian Timbuleng membuat sejumlah perwira bawahannya mencoba untuk melarikan diri dari markas Sumual. Beberapa diantaranya, seperti Robby Parengkuan dan sejumlah anak buahnya berhasil melarikan diri dan kembali ke markas dimana Joop Warouw ditawan. Sadar akan hal itu, Ventje Sumual pun mengirim pasukan untuk menyelamatkan Joop Warouw. Namun usaha tersebut sia² karena Joop Warouw telah dihabisi terlebih dahulu oleh anak buah Robby Parengkuan. Brigade 999: Jan Timbuleng di tengah, gemuk & berbaret, serta Gerson (Goan) Sangkaeng di paling kanan
13 Oktober 1960	Pertemuan perundingan lanjutan antara Permesta dan Pemerintah Pusat gagal diadakan hari ini di Lahendong - Tomohon. Yang hadir di pertemuan ini yaitu Kolonel D.J. Somba (Selaku Komandan KDM-SUT), Letkol tituler A.C.J. Mantiri (Sekjen Dephan Permesta), Kolonel Lendy R. Tumbelaka (Saudara sepupu Broer Tumbelaka), Wagub Broer Tumbelaka yang didampingi ayah Joop Warouw yang ingin mendapat keterangan mengenai anaknya.
15 Oktober 1960	Kepala Pemerintahan PRRI di Sulawesi, Waperdam Joop WAROUW dieksekusi di daerah Tombatu oleh salah satu anak buah Kapten Robby Parengkuan bernama Hemanus Jus dari Batalyon 7/Brigade 999, atas perintah lisan Jan Timbuleng sebagai Komandan Brigade 999. Hal ini dikarenakan Joop Warouw tidak mau menandatangani naskah surat perintah tentang pengangkatan Jan Timbuleng menjadi Panglima KDM-SUT (Komando Daerah Militer Sulawesi Utara-Tengah) menggantikan Kolonel D.J. Somba (selain atas sebab lain yaitu Jan Timbuleng yang tewas). Akibat peristiwa ini, terjadilah krisis kepemimpinan dalam tubuh Permesta. Pasukan Permesta di wilayah Utara sudah tidak lagi mengakui kepemimpinan KSAD RPI Brigjen Ventje Sumual. Perwira Permesta di wilayah Utara sepakat untuk kembali ke asalnya yaitu Angkatan Perang Permesta, bukan lagi mengusung nama PRRI, karena pemerintahan tandingan ini telah bubar, serta pimpinan pemerintahan sipil PRRI dan Permesta di Sulawesi, yaitu Joop Warouw, sudah terbunuh. Robby Parengkuan serta sekitar seribu anggota bersama keluarga Batalyon 7/Brigade 999 lalu menyerahkan diri kepada pasukan Tentara Pusat. (Namun, berdasarkan beberapa sumber, kematian Joop justru berkaitan erat dengan sikap Joop Warouw yang tetap mengakui PRRI, dan menolak negara baru RPI di dalam NKRI, serta memberikan surat cuti dinas kepada KSAD Ventje Sumual - hal mana membuat Sumual berang). (Jenasahnya dicari² atas perintah Presiden Soekarno, lalu Gubernur Sulut H.V. Worang, dan Presiden Soeharto, namun gagal. Baru ditemukan tanggal 20 Agustus 1962 oleh Tim bentukan Ketua Sinode GMIM, Pdt. K.H. Rondo).

Sumber: http://www.geocities.ws/permesta2004/

Read more »

Masa Awal Pergolakan Permesta (Pembangunan I)

2 MARET 1957	Jumat dinihari tanggal 2 Maret 1957, sejumlah pejabat, tokoh politik dan tokoh masyarakat di kota Makassar dijemput kendaraan yang dikawal militer (sekitar 49 tokoh & 2 wartawan) untuk menandatangani piagam yang telah disusun oleh Panitia Perwira TT-VII yang lalu, untuk berkumpul di gubernuran. Mereka hendak mengadakan rapat untuk persiapan sebuah proklamasi dari suatu hasrat luhur yang sudah sangat lama menggejolak. Malam telah merambat dini hari. Pukul 3 dinihari rapat dibuka oleh Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol H.N. Ventje SUMUAL yang kemudian membaca naskah Proklamasi SOB Inilah Proklamasi SOB (Staat van Oorlog en Beleg = negara dalam keadaan perang & darurat perang) PERMESTA tersebut, yang memulai babak baru dalam sejarah Indonesia Bagian Timur: P R O K L A M A S I Demi keutuhan Republik Indonesia, serta demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian Timur pada chususnja, maka dengan ini kami njatakan seluruh wilajah Territorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang - Undang Dasar Sementara , dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari Republik Indonesia. Segala peralihan dan penjesuaiannja dilaku- kan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam arti tidak ulangi tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Semoga Tuhan Jang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas ummatNja.- Makassar, 2 M a r e t 1957.- Panglima Tentara & Territorial VII tertanda Letkol : H.N.V. Sumual Nrp : 15958 Pada saat Proklamasi Permesta Dari kiri ke kanan: Letkol HNV Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Dolf Runturambi, Letkol Saleh Lahede. Proklamasi Keadaan SOB ini berdasarkan pasal 129 UUD Sementara yang memberikan keleluasaan kepada panglima militer di daerah memberlakukan SOB (keadaan darurat perang/militer) dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 (Peraturan yang memberlakukan SOB sehubungan dengan Pemberontakan PKI Madiun tahun itu). Selanjutnya Letkol M. Saleh Lahede selaku Komando Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara (KoDPSST), membacakan Piagam Perdjuangan Semesta, yang lebih dikenal sebagai Piagam PERMESTA , yang menjadi landasan pelbagai program pembangunan yang segera dilancarkan. Pukul 07:00 keluar pengumuman pertama Letkol Sumual sebagai Kepala Pemerintahan Militer mengenai organisasi² kepemimpinan dibantu dua staf. Staf pertama: sebuah staf militer (yang terdiri atas staf TT-VII/Wirabuana yang ada), Staf kedua: sebuah staf Pemerintahan yang dipimpin oleh Letkol M. Saleh Lahede sebagai Kastaf, Mayor Eddy Gagola sebagai Wakil Kastaf, & Sekretariat yang dipimpin Kapten W.G.J. Kaligis. Hubungan dengan seluruh daerah di wilayah Wirabuana (Indonesia Timur) tetap terpelihara, sekalipun menjelang pertengahan 1957, beberapa daerah telah dipengaruhi oleh pemerintah pusat serta MBAD. Melalui jaringan pemerintah daerah serta organisasi pemuda, wanita, mahasiswa dan pers, Permesta merencanakan pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerangan² melalui pers dan RRI dilancarkan segera setelah upacara di Gubernuran itu. Sejak itu berkumandang semboyan "Sekali Dua Maret, Tetap Dua Maret" yang diciptakan oleh Letkol Saleh Lahede, dan singkatan Permesta untuk Piagam "Perjuangan Semesta" diciptakan dan dipopulerkan oleh G. Kairupan, seorang pejabat Kantor Penerangan kota Makassar. Kedua semboyan itu senantiasa terdengar melalui RRI Makassar, Manado, dan Ambon. Sejak hari ini, Kepala Pemerintahan Letkol Ventje Sumual mengambil langkah darurat memulihkan keamanan dan ketertiban. Jam malam dinyatakan mulai berlaku pukul 22.00. Pengiriman uang melalui bank ke luar wilayah TT-VII/Wirabuana dinyatakan terlarang, kecuali dengan ijin khusus. Juga barang² kebutuhan pokok masyarakat dilarang dibawa ke luar wilayah itu. Para pengusaha pun dilarang mengadakan penimbunan atau menaikkan harga².
3 Maret 1957	Salah satu rapat Permesta. Dari kiri: Henk Rondonuwu (berdiri), Letkol Saleh Lahede, Letkol Andi Mattalatta, Mayor CPM Her Tasning. Rapat di Balai Perwira oleh Tim Asistensi Staf Pemerintahan Permesta yang dipimpin oleh Letkol M. Saleh Lahede (yang terbagi atas 10 seksi). Dalam rapat ini dijelaskan bahwa tindakan 2 Maret bertujuan utama untuk mengatasi kekacauan di wilayah itu. Hari ini juga Letkol Sumual sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana & Kepala Pemerintahan Militer Indonesia Timur mengirim laporan tertulis kepada KSAD di Jakarta mengenai tindakan 2 Maret tersebut yang yang tetap mengakui Jakarta sebagai pemimpin yang sah. Ia juga melaporkan bahwa ia telah meningkatkan ketiga wilayah hukum Resimen Infanteri TT-VII/Wirabuana menjadi Komando Daerah Militer (KDM), yaitu KDM Sulutteng dengan Mayor D.J. Somba sebagai komandan, KDM Maluku/Irian Barat dengan Mayor Herman Pieters sebagai komandan, KDM Nusa Tenggara dengan Mayor Minggu sebagai komandan; sedangkan Sulawesi Selatan dirangkap oleh Gubernur Andi Pangerang dengan pangkat Letkol Tituler. Keempat tokoh ini juga merangkap sebagai Gubernur Militer di masing² daerah sesuai dengan ketentuan SOB (Staat von Oorlog en Beleg = Negara dalam Keadaan Perang & Darurat Perang).
4 Maret 1957	Hari ini diadakan pelantikan terhadap Team Asistensi Staf Pemerintahan Permesta, yang meliputi baik anggota² militer maupun sipil. Tim Asistensi ini dibentuk untuk tugas sehari² dalam Staf Pemerintahan, yang dipimpin oleh Kepala Staf Pemerintahan Letkol M. Saleh Lahede, yang dibagi dalam 10 seksi, yaitu: 1. Seksi Politik, Tata Negara, Hukum dan Tata Tertib dipimpin Letkol M. Saleh Lahede Sendiri. 2. Seksi Moneter dipimpin Kapten Arie W. Supit. 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin Baharuddin Rachman. 4. Seksi Makanan Rakyat, Bahan² Vital, dan Pertanian dipimpin Sampara Daeng Lili. 5. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Perburuhan dipimpin Letkol Oscar E. Engelen. 6. Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Tenaga, dan Irigasi dipimpin Kapten J.H. Tamboto. 7. Seksi Penerangan dan Informasi dipimpin Kapten Bing Latumahina. 8. Seksi Koordinasi Keamanan dipimpin Mayor J.W. (Dee) Gerungan. 9. Seksi Agama dipimpin Kapten Anwar Bey. 10. Seksi Pemuda dan Veteran dipimpin A.N. Turangan. Rapat yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual dengan seluruh stafnya (yang hadir ±120 perwira & bintara). Ia menekankan bahwa tindakan 2 Maret sama sekali bukan tindakan kudeta. Hari ini juga, KSAD Mayjen A.H. Nasution menginstruksikan kepada Letkol R. Sudirman - Panglima KoDPSST (Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan/Tenggara), yang memimpin 9 batalyon dari Divisi Brawijaya di Sulawesi yang diperbantukan untuk menumpas pemberontakan DI/TII), untuk tidak perlu mengambil tindakan apapun terhadap Letkol Ventje Sumual dan Gerakan Permesta-nya.
5 Maret 1957	Pemerintah Pusat mengirimkan utusan menemui Letkol Sumual di Makassar guna membicarakan masalah Permesta. Dukungan dari kelompok² pemuda terutama melalui Dewan Pemuda Se-Sulawesi, yang hari ini menyatakan dukungannya bagi proklamasi Permesta juga mengganti namanya menjadi Dewan Pemuda Indonesia Timur.
7 Maret 1957	Hari ini diumumkan di Manado, bupati Minahasa Laurens F. Saerang sudah menemui Jan Timbuleng, Komandan Pasukan Pembela Keadilan (PPK) yang mengacau di daerah ini terutama di daerah Minahasa Selatan. Perlu diketahui, bahwa Timbuleng adalah ipar dari Laurens F. Saerang. Pada tanggal 8 Maret 1957 (keesokan harinya), Laurens F. Saerang menyertai Jan Timbuleng dan istrinya ke suatu pertemuan dengan Mayor D.J. Somba, dan dirundingkan pengaturan penyerahan dan rehabilitasi 3.000 orang pengikut PPK. Penyerahan Jan Timbuleng disebut² Letkol Ventje Sumual dalam jumpa pers tanggal 13 Maret sebagai suatu contoh hasil yang bisa diharapkan dari kebijaksanaan keamanan kepada gubernur militer yang diangkat belum lama berselang. (Walaupun begitu, Jan Timbuleng dan pasukannya kemudian akhirnya kembali ke hutan menjelang akhir tahun. Ia dikatakan tidak merasa puas dengan perlakuan yang diberikan kepadanya dan orang²nya). Doktrin Eisenhower (dari Presiden AS waktu itu- Dwight Eisenhower) dijadikan UU oleh Senat Kongres AS sebagai sikap politik anti-komunis. Doktrin ini membawa AS untuk terlibat lebih jauh lagi dalam perpolitikan Indonesia untuk menjatuhkan komunis dengan memberi bantuan senjata kepada pihak² yang meminta mereka untuk melawan komunisme internasional. (Permesta pada masa Pergolakan akhirnya menerima bantuan senjata tersebut (dalam "PRRI"), namun menyatakan bahwa semuanya dibeli dengan cara barter).
8 Maret 1957	Dilantiknya 111 orang anggota Dewan Pertimbangan Pusat Permesta yang dipimpin Residen Andi Sultan Daeng Raja (Haji Makkaraeng Daeng Mandjarungi). Dewan Petimbangan Pusat (DPP) Permesta ini telah diangkat sehari sebelumnya. Gubernur Sulawesi, Andi Pangerang Petta Rani (Andi Pangerang Daeng Parani), secara formal dilantik sebagai Gubernur Militer Sulawesi Selatan-Tenggara, dengan kekuasaan penuh bagi kebijaksanaan keamanan daerah itu.
10 Maret 1957	Rapat umum di Lapangan Karebosi Makassar yang diselenggarakan oleh Tim Assistensi Staf Pemerintahan Permesta dan DPP Permesta untuk menyambut Piagam Permesta, yang dihadiri oleh sekitar 100.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ada 8 pembicara yang berorasi di rapat umum ini.
11 Maret 1957	Hari ini diadakan pelantikan di Manado terhadap Mayor D.J. Somba sebagai Gubernur Militer Sulawesi Utara-Tengah oleh Panglima TT-VII/Wirabuana - Kapala Pemerintahan Militer Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang (SOB). Hari ini juga, 387 orang bekas KNIL dilantik menjadi TNI oleh Mayor D.J. Somba, yang telah mengusulkan kepada MBAD agar kekuatan RI-24 ditingkatkan menjadi dua batalyon. Ia mendapat izin untuk membentuk kira² dua kompi baru dari bekas serdadu KNIL di daerah Minahasa. Tadinya Minahasa merupakan daerah pengerahan utama bagi KNIL dan taksiran jumlah veteran KNIL di daerah ini berkisar antara 18.000 sampai 30.000 orang.
12 Maret 1957	Mahkama Agung RI menyatakan bahwa Konsepsi Presiden tentang Kabinet Kaki Empat tidak menyalahi Undang² Dasar (Konstitusi).
14 Maret 1957	Satu setengah jam setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (dan Kabinet Ali II nya) menyerahkan mandatnya, maka Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia "DALAM KEADAAN DARURAT PERANG" (SOB=Staat van Oorlog en Beleg). Salah satu sebab utama dari keadaan ini adalah karena Proklamasi SOB yang telah dikumandangkan Panglima TT-VII/Wirabuana dalam wilayah Indonesia Timur, yang adalah komando daerah terluas di Indonesia saat itu (mencakup setengah wilayah NKRI) yang seharusnya hanya boleh dikumandangkan oleh presiden suatu negara. Hari ini, suatu delegasi yang ditugasi Kepala Pemerintahan Militer Permesta Letkol Ventje Sumual dan disetujui DPP Permesta, pergi ke Jakarta untuk menjelaskan latar belakang proklamasi 2 Maret kepada Presiden dan pemerintah pusat. Delegasi ini dipimpin oleh Henk Rondonuwu dan Ny. Mathilda (Milda) Tololiu-Hermanses (Ketua Dewan Kota Makassar), Haji Makareng Daeng Manjarungi, Sun Bone (Masyumi), Achmad Siala (PNI), J. Latumahina dan Andi Burhanuddin (PKR dan pejabat kantor Gubernur). Dektrit Darurat Perang
15-22 Maret 1957	Rapat para Panglima Territorium dan SUAD di MBAD di Jakarta, yang dihadiri semua panglimanya kecuali Letkol Achmad Husein yang berhalangan. Konperensi itu dimulai dengan kunjungan kehormatan pada Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pembicaraan dalam pertemuan itu berkisar sekitar pengembangan dan perbaikan tentara, dan melindunginya dari pengaruh politik, yang hanya menggangu kesatuan tentara. Dalam rapat itu, KSAD Mayjen A.H. Nasution memutuskan untuk membubarkan TT-VII/ Wirabuana dan membaginya menjadi 4 KDM (Kodam) terpisah seperti yang telah dilakukan Letkol Ventje Sumual sebelumnya, walaupun KSAD menyatakan menyetujui Piagam Permesta. Pada penutupan pertemuan itu, juru bicara Tentara mengomentari situasi di TT-VII: "...MBAD mengerti dan memahami "proklamasi 2 Maret" itu, tetapi demi menjaga hukum dan ketertiban tak bisa membenarkan cara yang ditempuh. MBAD berpendapat, keinginan dan hasrat proklamasi itu bisa disalurkan melalui lembaga² yang ada." Sementara KSAD A.H. Nasution berunding dengan Letkol Ventje Sumual secara formal, Kolonel Sukendro, Asisten I (Intelijens) KSAD melancarkan operasi intelijennya. Para perwira bawahan dipecah-belah, emosi kesukuan dibakar, tindakan palsu dilontarkan. Banyak orang yang menjadi bingung dan guncang. Persatuan di antara para perwira berbagai suku bangsa itu mulai retak.
20 Maret 1957	Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual mengeluarkan rencana pembagian wilayah TT-VII/ Wirabuana dari 4 provinsi menjadi 6 provinsi: 1. Sulawesi Selatan/Tenggara --> ibukota Makassar 2. Sulawesi Utara/Tengah --> ibukota Manado 3. Maluku --> ibukota Ambon 4. Irian Barat --> ibukota Soasiu 5. Nusa Tenggara Barat --> ibukota Singaraja 6. Nusa Tenggara Timur --> ibukota Kupang Surat Keputusan Panglima/Penguasa Militer TT VII Wirabuana No.Kpts.0139/36/1957 tentang pembagian Indonesia Bagian Timur dalam enam provinsi otonom dan No. Kpts. 0140/36/1957 dan No. Kpts. 0141/36/1957 yang dikeluarkan di Makassar masing² tentang pembagian wilayah provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara) menjadi dua yaitu Barat dan Timur serta provinsi Sulawesi menjadi Utara dan Selatan.
21 Maret 1957	Seluruh anggota Tim MBAD Korps Perwira SSKAD (sebuah korps reuni siswa SSKAD) mengadakan rapat yang menilai bahwa masalah pergolakan daerah mempunyai aspek sangat penting yang justru diabaikan dan dianggap sepele oleh KSAD Mayjen A.H. Nasution dalam keputusan dan tindakannya. Hasil rapat ini kemudian menimbulkan kemarahan KSAD Mayjen A.H. Nasution. Petisi 45 orang perwira tersebut dipaksa untuk mencabut pernyataan tersebut. Hanya 10 orang yang bertahan atas petisi tersebut.
April 1957	Sesuai dengan Piagam Permesta, Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Permesta menyusun delegasi untuk bertemu dengan para pejabat di Jakarta. Henk Rondonuwu bertindak sebagi ketua delegasi dengan Andi Burhanuddin, Achmad Siala, dan Ny. Towoliu-Hermanses sebagai anggotanya. Delegasi ini ternyata bisa bertemu dengan Presiden Soekarno dan Bung Hatta, tetapi tidak sempat bertemu dengan Kabinet yang saat itu telah demisioner menyusul berita Peristiwa Proklamasi Permesta - 2 Maret di Makassar tersebut. Kepada Presiden, delegasi DPP mengusulkan agar 70% anggota Dewan Nasional yang akan dibentuknya itu terdiri atas wakil² daerah. Selain itu sangat diharapkan agar Dwitunggal kembali rujuk untuk memimpin bangsa Indonesia selanjutnya. Delegasi juga menyampaikan undangan kepada Presiden dan Bung Hatta untuk menghadiri Kongres Bhinneka Tunggal Ika yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 1957 mendatang. Dalam kesempatan ini, tentu saja delegasi mengalami hambatan dari pihak yang kurang senang dengan perkembangan di Indonesia Timur. Malah beberapa tokoh asal daerah Sulawesi menerima surat kaleng yang mengancam jiwa mereka. Pada awal bulan April, Tokoh Utama Permesta Letkol Ventje Sumual tiba di Manado. Di lapangan Mapanget, rakyat berduyun² menyambutnya. Seorang gadis dengan pakaian khas Minahasa mengalunginya dengan rangkaian bunga sedang para pemuda menyambutnya dengan tari perang cakalele. Dengan pengawalan ketat iring²an mobil Panglima TT-VII/Tokoh Utama Permesta tiba di manado melalui ribuan rakyat serrta anak² sekolah yang berjajar di pinggir jalan sepanjang Mapanget-Manado sambil melambai²kan bendera merah-putih dan meneriakkan pekik "Hidup Permesta". Siang itu juga dilangsungkan upacara pelantikan Mayor D.J. Somba sebagai Gubernur Militer Sulutteng dan Mayor Dolf Runturambi sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Sulutteng. Sore harinya diadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh semua tokoh² militer, sipil dan masyarakat Sulutteng yang telah diundang.
1 April 1957	Gubernur Sulawesi Andi Pangerang diangkat oleh Kepala Pemerintahan Militer Permesta Letkol Ventje Sumual sebagai Gubernur Militer Sulawesi Selatan-Tenggara dengan pangkat Letkol tituler TNI.
9 April 1957	Presiden Soekarno mencoba membentuk kabinet baru setelah Kabinet Ali II meletakkan jabatan pada tanggal 4 Maret yang lalu. Setelah Suwirjo (dari PNI) gagal membentuk kabinet, maka Soekarno mengajak KSAD Mayjen A.H. Nasution ke Cipanas - Bogor untuk bersama² membentuk kabinet itu. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) Kabinet Darurat Ekstraparlementer ini tidak tergantung pada dukungan partai². Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri-nya seorang tokoh tak berpartai - yaitu Ir. H. DJUANDA. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk dua orang anggota Angkatan Bersenjata. Program Kabinet Karya disebut pancakarya, yaitu: 1. membentuk Dewan Nasional 2. normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB 4. perjuangan Irian Barat 5. mempergiat pembangunan Kedudukan Ir. Djuanda juga pada hakikatnya tidak terlalu kuat. Yang menentukan perkembangan yang sesungguhnya di pusat adalah Presiden Soekarno (Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi) dan KSAD Mayjen A.H. Nasution.
14 April 1957	Lanjutan Sidang Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permesta ke-4 diadakan hari ini. Dalam risalah sidang ini, ada keluhan bahwa Kepala Badan Urusan Kopra (BUK), Drs. Baharuddin Rachman, atas wewenang sendiri telah menjual kopra di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada jika dijual di pulau Jawa, dan beberapa bulan kemudian Drs. Baharuddin diam² lari ke Singapura dengan membawa keuntungan yang diperolehnya.
16 April 1957	Lanjutan Sidang Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permesta ke-7 diadakan hari ini. Dalam risalah sidang ini, topik pembicaraan adalah perundingan dengan DI/TII pimpinan Kahar Mudzakkhar.
26-28 April 1957	Administrator² militer dan gubernur² sipil dari seluruh Indonesia mengadakan rapat di Jakarta untuk membicarakan penyelesaian masalah yang dihadapi negeri ini. Mereka menyimpulkan, bila kerja sama antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta bisa terlaksana, beberapa penyelesaian mengenai persoalan nasional mungkin akan dicapai. Mereka juga menganjurkan supaya Dewan Nasional yang telah diusulkan tersusun dari wakil² provinsi, supaya suatu kebijaksanaan yang konsekuen dijalankan terhadap para pemberontak, supaya administrasi diperbaiki dan korupsi diberantas, supaya pembangunan provinsi dipercepat, dan supaya soal² di dalam TNI diselesaikan dengan cara damai, tanpa mengabaikan "tata tertib militer."
Mei 1957	Upaya pembersihan Permesta diadakan terhadap semua anggota pimpinan PKI / orang² komunis di Minahasa dan anak organisasinya, termasuk beberapa pemuka PNI yang disebut golongan ASU, atas perintah Gubernur Militer Sulutteng, berdasarkan bukti² yang ada tentang usaha mereka menentang Permesta. Kemudian mereka ini dikarantinakan di Gorontalo. Anggota² PKI dan PNI-ASU yang masih bebas berkeliaran terus diikuti dan bila terbukti bahwa mereka juga membahayakan, mereka akan segera ditahan. Kemudian organisasi PKI dilarang dan dianggap sudah tidak ada lagi oleh Permesta pada beberapa bulan mendatang. Namun, gebrakan Permesta terhadap² orang² komunis ini justru menimbulkan reaksi keras di tingkat nasional. Kemelut politik mulai terjadi terutama di tingkat pemerintah pusat. Karena gerakan Permesta dipelopori oleh tokoh² militer, dengan sendirinya menimbulkan pula friksi di kalangan militer ketika itu. Puncaknya kemudian, adalah Letkol Ventje Sumual dibebaskan dari jabatannya sebagai Panglima TT-VII/Wirabuana, dengan dihapuskannya jajaran TT-VII dari strategi komando TNI AD. Bulan ini, Perdana Menteri Ir. H. Djuanda dapat disebutkan disini juga mengadakan kunjungan ke daerah Minahasa.
5 Mei 1957	Pengumuman dalam komunike TNI tanggal 5 dan 27 Mei dimana diputuskan bahwa Komando TT-VII /Wirabuana (akan ditiadakan) dan KoDPSST (Komando Daerah Pemgamanan Sulawesi Selatan-Tenggara) akan disatukan dalam satu komando, dibawah pengawasan KSAD, dan sebagai akibatnya, Letkol H.N.V. Sumual dan Letkol Sudirman akan dipindahkan ke jabatan lain, yang belum ditentukan. Juru bicara TNI, Letkol Rudy Pirngadie mengatakan bahwa TNI akan meneruskan rencananya untuk mengadakan reorganisasi teritorial, dengan membagi Indonesia Timur menjadi 4 daerah militer: Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulawesi utara dan Tengah, Maluku dan Irian Barat, dan Nusa Tenggara. Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petta Rani, ditunjuk sebagai gubernur militer Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan pangkat tituler kolonel, yang mulai berlaku sejak 1 April 1957. Penunjukan gubernur militer di daerah² lainnya masih dalam pertimbangan, begitulah komunike itu diakhiri.
6 Mei 1957	Presiden Uni Soviet, Vorosylov, pemimpin Komunis Internasional berkunjung di Indonesia sampai tanggal 19 Mei 1957, memastikan bahwa Komunis Internasional mendukung Soekarno, antara lain dengan mengirim persenjataan dan menumpas Permesta yang anti–Nasakom, anti-Komunis.
8-12 Mei 1957	Kongres Bhinekka Tunggal Ika untuk memenuhi Piagam Permesta, dengan panitia yang dipimpin oleh Henk Rondonuwu, dan ada 122 orang yang hadir (47 dari Sulsel, 12 dari Sulteng, 6 Gorontalo, 6 Bolmong, 6 Minahasa, 6 Manado, 6 Satal, 6 Malut, 5 Maluku Tengah dan Selatan, 7 Ambon, 8 Irian Barat, 7 Bali, 1 Flores.), dari 30 kabupaten se-Indonesia Timur, wakil² dari kodya Makassar, tokoh² asal Papua, para anggota DPP Permesta, wakil² daerah di DPR (di Jakarta) dan Konstituante (di Bandung), yang mana seluruhnya berjumlah sekitar 1500 orang (merupakan pertemuan terbesar pertama di Indonesia Timur waktu itu). Undangan juga dikirim kepada para pejabat di Jakarta & para gubernur se-Indonesia. Presiden Soekarno yang sebelumnya menyanggupi akan hadir, ternyata tidak hadir. Bung Hatta mengirimkan prasarannya melalui rombongan pimpinan adat Sumatra Barat, namun rombongan tersebut ditahan di Bandar Udara Kemayoran oleh KMKB Jakarta. Beberapa pemimpin yang juga diundang namun tidak hadir antara lain Perdana Menteri Ir. Djuanda, Letjen T.B. Simatupang (bekas KSAP), Kolonel M. Simbolon, Letkol Ahmad Husein, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang, Mayor M. Jusuf (padahal sudah dimasukkan dalam acara untuk berbicara pmengenai persoalan keamanan). Beberapa rombongan dari Ibukota Jakarta yang akan ke kongres tersebut juga ditahan. Para delegasi tersebut dibagi dalam seksi² yang pada dasarnya didasarkan pada Piagam Permesta. Dalam rancangan mengenai pembangunan yang dirumuskan dalam kongres, ditetapkan adanya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek terutama bertujuan menggerakkan industri rakyat seperti penggaraman, modernisasi alat penangkap ikan, pengolahan sabuk kelapa, benang tenun, penggergajian kayu, pembuatan genteng, alat² dari kulit, pembuatan perahu, pabrik sabun, penyelaman mutiara, berbagai minyak cengkeh, dan tembakau rakyat. Rencana jangka panjang meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik² tekstil, minyak kelapa, semen, kapal, belerang, rokok, assembling kendaraan bermotor, pertambangan nikel di Pomala dan Sanggalopi, besi di Sumbawa, aspal di Buton, emas, perak, niel, bauksit, asbes, minyak tanah, dan lain sebagainya. Rencana lain yang dihasilkan Kongres Bhinneka Tunggal Ika dari Seksi Pertahanan, berjudul "Doktrin Pertahanan Wilayah Indonesia Bagian Timur". Ditinjau dari segi strategi militer, Indonesia Bagian Timur menduduki posisi penting untuk perjuangan Irian Barat. Selain itu, diperlukan juga kewaspadaan agar konflik antara Blok Timur (komunis) dan Blok Barat tidak menjalar ke wilayah ini sehubungan dengan letaknya yang berbatasan dengan negara² yang terikat dengan Blok Barat (Filipina dan Australia). Untuk itu, sangat diperlukan satu komando untuk seluruh Wilayah Indonesia Timur. Sebab itu TT-VII/Wirabuana harus dipertahankan (Wilayahnya mencakup 4 provinsi: Sulawesi, Maluku, Kep.Sunda Kecil, Irian Barat). Dari segi ekonomi, dokrin pertahanan tersebut mengandalkan pembangunan ekonomi yang bermaksud agar daerah ini mandiri (selfsupporting), dalam hal ini bahan² vital yang akan juga membuka lapangan kerja baru.
14 Mei 1957	Direktur CIA, Allan Dulles dalam rapat National Security Council (NSC) Amerika Serikat melaporkan bahwa proses dis-integrasi di Indonesia telah terjadi, dimana hanya Pulau Jawa saja yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusatnya. State Departement AS mengirim Gordon Mein, Wakil Direktur kantor Urusan Pasifik Barat Daya, ke Jakarta untuk meneliti kebenaran berita disintegrasi tersebut. Dua hari di Jakarta, Gordon Mein mengirim laporan, membantah teori disintegrasi tersebut.
18 Mei 1957	Rp 15.000.000 dipinjam dari Bank Indonesia Cabang Manado oleh Permesta untuk mendanai beberapa proyek pembangunan. Ada juga laporan bahwa Rp 12.000.000 telah diambil oleh Permesta dari Bank Indonesia Cabang Ambon.
20 Mei 1957	Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual secara resmi mengadakan perjanjian pinjaman darurat sebesar Rp.100.000.000 dengan Bank Indonesia Cabang Makassar, sebagai dana pembangunan Indonesia Timur. Pada hari ini juga dikeluarkan perintah kepada semua Daerah Tingkat II di wilayah Wirabuana (enam provinsi) untuk membentuk Panitia Pembangunan Daerah yang diketuai oleh kepala daerah dengan 10 anggota (tokoh² Ormas, partai dan militer). Panitia ini bertugas melaksanakan perbaikan pembangunan di daerah berdasarkan semangat gotong-royong, seperti perbaikan jalan² dan sebagainya yang langsung dapat dipahami dan dirasakan faedahnya oleh rakyat banyak. Untuk itu, setiap kabupaten di Indonesia Timur menerima jatah 2 juta rupiah untuk proyek² pembangunan yang direncanakan daerah² bersangkutan. Misalnya di Sulawesi Selatan, PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) Makale, Tana Toraja, dibangun dengan dana Permesta. Demikian pula pasar² seperti di Matoangin (Makassar), Markas Resimen 23 di Pare-pare, pusat latihan infanteri di Bilibili, depot batalion di Malino, dan Markas Resimen Hasanuddin di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Kemudian, setiap provinsi diwajibkan menyusun rencana pembangunan lima tahun sesuai dengan ketetapan dalam Piagam Permesta dan keputusan Kongres Bhinneka Tunggal Ika. Dana pembangunan diperoleh melalui ekspor kopra wilayah Sulawesi Utara, Malaku Utara dan beberapa tempat lain. Seperti ditentukan dalam Piagam, daerah² yang tidak memiliki komoditi ekspor, ditunjang daerah² lainnya, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara merata.
22 Mei 1957	Rp 1.000.000 dipinjam dari Bank Indonesia Cabang Makassar oleh Permesta untuk mendanai beberapa proyek pembangunan. Ada laporan bahwa adanya penyalangunaan uang tersebut. Beberapa orang yang berhubungan dengan gerakan Permesta kelihatannya menjadi makmur.
26 Mei 1957	KDMSST (Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan/Tenggara) dengan Panglimanya Letkol Andi Mattalatta & Kastaf Mayor CPM Hairuddin Tasning, diubah menjadi Komando Darah Militer (KDM) XIV/ Hasanuddin terpisah dari jajaran TT-VII Wirabuana oleh MBAD.
27 Mei 1957	Komando Daerah Militer (KDM) XVI/Udayana terbentuk, terpisah dari jajaran TT-VII/Wirabuana.
30 Mei 1957	KSAD Mayjen A.H. Nasution tiba di Makassar hari ini untuk melantik Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan-Tenggara (KDM-SST).
1 Juni 1957	KDM-SST secara resmi dibentuk, dengan Letkol Andi Mattalatta sebagai panglima, dan Mayor Her Tasning sebagi pejabat kepala staf. Gubernur Militer SST Andi Pangerang dan Kolonel Sudirman menghadiri upacara itu; Letkol Ventje Sumual mendampingi Mayjen A.H. Nasution.
4 Juni 1957	Mayor M. Jusuf menjelaskan kepuasannya akan persetujuan yang dicapai dengan KSAD A.H. Nasution pada pertemuan 4 Juni oleh perwira² yang pertama kali merencanakan Permesta, yaitu mengenai terbentuknya KDM-SST. Sejak saat itu, Mayor M. Jusuf jelas merupakan pimpinan kelompok yang anti-Permesta. Ia dengan teguh didukung kepala staf KDM-SST, Mayor Her Tasning. Letkol M. Saleh Lahede, perwira senior asal Sulawesi Selatan yang dianggap paling dekat dengan Permesta jelas menjadi pimpinan kekuatan yang pro-Permesta di Makassar. Perwira² lainnya, termasuk Letkol Andi Mattalatta, Panglima KDM-SST sikapnya kurang jelas.
5 Juni 1957?	Letkol Ventje Sumual menemui Mayjen A.H. Nasution serta membuat persetujuan kompromi. Letkol Sumual akan dijadikan kepala staf sebuah unit yang akan merencanakan pembentukan Staf Komando Koordinasi Antar Daerah Indonesia Timur (KADIT).
6 Juni 1957	Briefing KSAD Mayjen A.H. Nasution kepada semua perwira TT-VII/Wirabuana yang akan dibubarkan di kediaman Gubernur Sulawesi dibatalkan kemudian dan diganti dengan rapat tertutup yang hanya dihadiri oleh Panglimanya Letkol Ventje Sumual, Kastaf KoDPSST Letkol M. Saleh Lahede, KSAD Mayjen A.H. Nasution, Kolonel Ahmad Yani serta Kolonel Dahlan Djambek. Dalam pertemuan tertutup ini, ia mengingatkan kembali akan pengkhianatan PKI di Madiun pada tahun 1948: "Kalau tuan² ingin digantung PKI, silahkan, tetapi kami di Indonesia Timur menolak." Dalam rapat itu juga Letkol Ventje Sumual mengusulkan membentuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur (KADIT, kemudian menjadi KOANDAIT) yang akan mengkoordinasikan keempat KDM di eks TT-VII/ Wirabuana. Usul ini diterima KSAD. Sebagai panglima KOANDAIT ditetapkan adalah Letkol Ventje Sumual sendiri. Namun sebelum upacara serah terima dan pembubaran TT-VII 8 Juni mendadak KSAD mengumumkan bahwa KOANDAIT yang akan dibentuk akan dipimpinnya sendiri dan Letkol Ventje Sumual hanya akan menjadi kepala staf saja dengan menerima kenaikan pangkat menjadi Kolonel. (NB: KOANDAIT ini menjadi cikal bakal Kowilhan/Komando Wilayah Pertahanan).

Read more »

Masa pra-Permesta

Maret 1950	Ny. A.M. Waworuntu menjadi Waikota Manado untuk tahun 1950-1951. Pada pemilihan umum di kota Manado pada akhir tahun 1949, Ny. A.M. Waworuntu terpilih menjadi Walikota Manado, dan baru disahkan pada bulan Maret 1950. Dengan demikian Ny. Waworuntu adalah walikota wanita pertama di Indonesia. Sejarah kota Manado dimulai tahun 1919 dengan membentuk Dewan Kota (gemeente-raad). Pada awalnya, Asisten-Residen afdeling Manado merangkap Kepala Kota Manado. Nanti pada tahun 1928 barulah kota Manado memiliki seorang Walikota. pada tahun 1947 Manado dijadikan kotapraja tak sejati (neo-stadsgemeente) dan merupakan bagian dari Daerah Minahasa. Pada tahun 1954 barulah Manado dijadikan Kota-Besar setingkat Daerah Swatantra Tongkat II (DATI II) - Kota Madya Manado (Kodya Manado), dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian pada Masa Orde Reformasi, Kota Madya Manado berubah menjadi Kota Manado, dengan memiliki Dewan Kota (sebelumnya DPRD).
20 Juni 1950	Wilayah Komando Tentara & Territorium VII - Indonesia Timur (TT-VII/TTIT) didirikan. Wilayah ini meliputi daerah 4 provinsi, yaitu provinsi Sulawesi, provinsi Sunda Kecil (Nusatenggara), provinsi Maluku, provinsi Irian Barat (yang masih dikuasai Belanda). Pada tahun 1951, Letkol Alex Kawilarang menjadi Panglima Komando TT-VII/TTIT selama beberapa bulan lamanya sampai bulan November, ketika tanggal 10 November ia secara resmi menjadi Panglima Komando TT-III/Siliwangi dengan pangkat Kolonel.
7 Agustus 1950	Langkah Kolonel Alex Kawilarang yang sulit dilupakan masyarakat politik pada tahun limapuluhan ialah ketika ia menempeleng Letkol Soeharto di Makassar saat sedang menumpas pemberontakan RMS dan pasukan KNIL/KL (KNIL=Koninklijke Nederlands Indisch Leger /Tentara Hindia Belanda, KL=Koninlijk Leger /Tentara Kerajaan Belanda). Kolonel Alex Kawilarang marah karena selaku Panglima TT-VII/TTIT ia baru melaporkan kepada Presiden Soekarno (tanggal 4-5 Agustus) bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Tetapi Soekarno menyodorkan radiogram yang baru diterimanya bahwa pasukan KNIL Belanda sudah menduduki Makassar hari Jumat, tanggal 5 Agustus. Ternyata pasukan yang harus mempertahankan kota Makassar yaitu Brigade Garuda Mataram telah melarikan diri ke Lapangan Udara Mandai. Maka tidaklah mengherankan bahwa Kolonel Alex Kawilarang menjadi marah dan hari Senin ini buru² kembali ke Makassar. Setibanya di lapangan udara Mandai ia langsung memarahi komandan Brigade Garuda Mataram Letkol Soeharto: "sirkus apa²an nih?" kata Kolonel Alex Kawilarang sambil menempeleng pipi Letkol Soeharto. Maka dapatlah dimengerti, akibat peristiwa tersebut, hingga saat Alex Kawilarang meninggal, Presiden Soeharto tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Penghargaan kepada A.E. Kawilarang secara resmi baru diberikan pada 1999 yang lalu, sewaktu Presiden B.J. Habibie berkuasa.
6 September 1950	Pembentukan Kabinet Natsir, kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, dan intinya adalah Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 21 Maret 1951.
10 November 1950	Serah terima jabatan Panglima Komando Tentara & Territorium III/Siliwangi dari Kolonel Sadikin kepada Kolonel Alex E. Kawilarang di Bandung. Upacara tersebut dihadiri oleh KSAD Kolonel A.H. Nasution, Menteri Sewaka, Menteri Suwiryo, Menteri Arnold Mononutu, Kapolri Sukanto, Jaksa Agung Suprapto dan Letkol Sutoko. Serah terima jabatan Panglima TT-IIII/Siliwangi kepada Kol. A.E. Kawilarang
27 April 1951	Kabinet Soekiman terbentuk di bawah Perdana Menteri Soekiman. Kabinet ini adalah suatu kabinet koalisi antara kedua partai terbesar waktu itu, yakni Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pula dan menjadi kabinet demisioner sejak tanggal 23 Februari 1952 sampai terbentuknya kabinet baru.
3 April 1952	Kabinet Wilopo terbentuk dibawah Perdana Menteri Wilopo (PNI), yang juga merupakan koalisi kedua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet ini jatuh pada tanggal 3 Juni 1953, dan menjadi kabinet demisioner sejak saat itu.
15 April 1952	Kolonel Alex E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko Terr-III). Komando pasukan khusus ini memakai baret merah mengikuti kesatuan komando Belanda. Ide pembentukan kesatuan komando ini timbul oleh pengalamannya melawan Pemberontakan RMS di Maluku. Saat itu ia bersama Letkol Slamet Ridjadi (Brigjen Anumerta) cukup mengalami kesulitan menghadapi RMS Baret Merah dan bercita² mendirikan satuan komando semacam itu yang tangkas dan cepat. Kol. Kawilarang sangat menaruh perhatian yang besar pada latihan² komando ini. Komandan Kesko Terr-III/Siliwangi adalah Mayor Mohammad Idjon Djanbi (seorang berkebangsaan Belanda yang dulunya bernama Visser), dengan markas komandonya di Batujajar - Jawa Barat. Begitu pesatnya perkembangan dan keunggulan kesatuan ini sehingga pada tahun 1953 Kesko TT-III/ Siliwangi ditimbangterimakan kepada Inspektorat Infanteri MBAD. Namanya kemudian diubah menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD), kemudian diubah lagi menjadi RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat), Palu RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), kemudian Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha), kemudian terakhir menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Kelak pada masa Pergolakan Permesta (Pemberontakan PRRI) pada tahun 1958-1961, kesatuan ini menjadi tulang punggung untuk menumpas Permesta dimana saat itu Alex Kawilarang sebagai Panglima Besar pasukan Permesta, dengan demikian seluruh bekas anak buahnya berbalik menyerangnya sebagai lawan dalam pertempuran.
17 Oktober 1952	Momen yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952, dilakukan oleh para perwira militer /TNI-AD yang merasa tidak puas akan kinerja pemerintahan RI saat itu, dimana pemerintah terlalu mencampuri urusan dalam tubuh TNI dan menyingkirkan perwira² yang tidak disukai mereka. KSAD - Kolonel Abdul Harris Nasution, KSAP - Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang, Panglima TT-III/Siliwangi Kolonel Alexander Evert Kawilarang, serta beberapa perwira tinggi TNI lainnya menemui Presiden Soekarno di istananya di Jakarta, menuntut presiden untuk membubarkan Parlemen dan membentuk Parlemen baru. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Presiden. Kemudian, KSAD menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu dan mengajukan permohonan berhenti kepada Pemerintah. Juga Jenderal Mayor T.B. Simatupang mengundurkan diri, dan jabatan KSAP selanjutnya ditiadakan.
16 November 1952	Kepala Staf TT-VII/TTIT Letkol Jacob Frederik (Joop) Warouw mendaulat Kolonel Gatot Subroto sebagai Panglima TT-VII/TTIT akibat Panglima TT-nya berada di Kelompok pro-17 Oktober. Reaksi rakyat di Makassar atas tahanan rumah bagi Kolonel Gatot Subroto dan tahanan asrama bagi polisi militer Jawa ini cukup besar (CPM), menangkap inti dimensi daerah dalam peristiwa ini: "Orang² Jawa dilucuti orang Manado." Kemudian ia menjadi penjabat sementara Panglima TT-VII/TTIT tanggal 5 Januari 1953, dan pada tanggal 1 Agustus 1954 resmi sebagai Panglima TT-VII/Indonesia Timur dengan pangkat Kolonel. Kepala Staf TT-VII/Wirabuana saat itu dijabat oleh Letkol H.N. Ventje Sumual, yang sebelumnya adalah Kasi-I Inspektorat Infanteri di Bandung. Tahun 1955 Mayor D.J. Somba menjadi Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana, dan pada bulan Desember 1956 menggantikan Letkol H.V.Worang sebagai Komandan RI-24 di Manado. Saat Joop Warouw inilah TT-VII diberi nama WIRABUANA (oleh Kolonel Ahmad Yani) dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer.
20 Juni 1953	Wilayah Komando Tentara & Territorium VII resmi diberi nama WIRABUANA (oleh Kolonel Ahmad Yani) dari bahasa Sansekerta yang artinya: negeri yang terang, dimana Wira = satria, terang, dan Buana = wilayah/daerah, karena wilayah ini adalah wilayah matahari terbitnya Indonesia, dan juga wilayah/daerah ini disiapkan untuk suatu wilayah militer. Hari ini diperingati KODAM VII/Wirabuana sebagai HUT-nya.
1 Agustus 1953	Setelah krisis 58 hari lamanya, Kabinet Ali-Wongso terbentuk dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya, PIR). Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta, tetapi Nahdlatul Ulama (NU) duduk di dalamnya. Kabinet ini menyerahkan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.
1954	Status kota Manado dijadikan Kota-Besar dengan kedudukan sebagai Daerah Swatantra Tingkat II dipisahkan dari Kabupaten/Daerah Swatantra II Minahasa pada tahun 1954. Dengan peningkatan status Manado menjadi Kota-Besar, timbullah persoalan pemindahan ibukota Daerah Minahasa dari kota Manado. Hal ini berlarut² sehingga nanti pada tahun 1959 dengan melalui Parlemen RI, Pemerintah Agung di Jakarta menetapkan Tondano menjadi ibu kota dari Daerah Minahasa. Pemindahan Pemerintahan Daerah Minahasadari Manado ke Tondano telah direncanakan mulanya akan berlaku pada tahun 1961. Tahun 1954 ini juga kota Bitung dijadikan pelabuhan samudera. Pembangunan Bitung menjadi pelabuhan telah dipersiapkan sejak tahun 1950. Peresmiannya nanti berlaku pada tahun 1954.
September 1954	Mayor Jan Maximillian Johan "Nun" Pantouw dinonaktifkan dari dinas militer TNI dalam kapasitasnya sebagai Asisten I (Intelegen) pada TT-VII/Wirabuana akibat keterlibatannya dalam penyelundupan kopra atas nama Staf Komando TT-VII/Wirabuana.
1 Oktober 1954	Wilhelmina Bertha (Nona) Politon memelopori pendirian Universitas (swasta) Pinaesaan (yang berarti persatuan) di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, pada 1 Oktober 1953. "Kota Tondano dipilih menjadi lokasi pusat Universitas Pinaesaan, karena pertimbangan banyak anak muda yang nakal dan miskin hidup di kota itu pada masa itu," katanya. Semula dibentuk sebuah Panitia Perguruan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 8 Februari 1953 yang kemudian diubah menjadi Yayasan Universitas Pinaesan yang diketuai Nona Politon. Universitas Pinaesaan waktu itu hanya memiliki Fakultas Hukum. Pada tahun 1958 saat pergolakan Permesta, Universitas Pinaesaan dipindahkan dari Tondano ke Manado. Lewat proses pengembangan Universitas Pinaesaan, wanita kelahiran 4 Agustus 1923 ini berhasil membangun hubungan kuat dengan Menteri Pendidikan RI saat itu, Prof Mr Moh Yamin. Bersama sejumlah pejuang pendidikan lainnya, Nona Politon meminta pemerintah pusat mendirikan perguruan tinggi di Manado. Alasannya sederhana. Akan makan biaya mahal, bila setiap anak muda Sulawesi Utara yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, harus pergi ke Pulau Jawa. Kalaupun terpaksa ke Jawa, kata Nona Politon, juga tidak banyak orang yang mampu membiayai dan bisa mengecap bangku pendidikan tinggi. Usaha ini ternyata mendapat tanggapan positif Prof Mr Moh. Yamin. Nasib Universitas Pinaesaan sendiri tidak cerah terutama karena kendala pergolakan Permesta, 1958-1960. Menyusul selesainya pergolakan, minat kaum muda, lulusan SLTA, lebih terarah ke perguruan tinggi negeri, IKIP dan Universitas Sam Ratulangi. Universitas Pinaesaan ini kemudian oleh pemerintah digabung dengan Universitas Permesta pada masa pergolakan Permesta menjadi Perguruan Tinggi Manado (PTM), lalu Universitas Sulawesi Utara (UNISUT, kemudian menjadi UNSRAT)pada tanggal 17 September 1961.
November 1954	Panglima TT-VII/Wirabuana (Indonesia Timur), Letkol Joop Warouw mulai bulan ini mengizinkan ekspor kopra tanpa melalui prosedur yang biasa, yaitu dengan melakukan barter. Kegiatan ini memang akhirnya dihentikan oleh Jakarta setelah salah satu kapal yang mengangkut kopra ditahan pihak Angkatan Laut (ALRI). Letkol Warouw dan stafnya diperiksa Jaksa Agung Abdul Mutalib Moro serta pihak ALRI. Beberapa orang dibebastugaskan, sekalipun Letkol Warouw sendiri tetap menjabat panglima.
1955	Dalam sebuah statistik, penduduk Minahasa berjumlah 525.606 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8%.
Januari 1955	Para petani di Sulawesi Utara mengambil alih kantor dan fasilitas Yayasan Kopra di Manado yang dikelola oleh Kementrian Perekonomian, dan mendirikan Yayasan Kelapa Minahasa bulan berikutnya. Kegiatan ini mendapat sokongan penuh dari pimpinan militer setempat. Yayasan Kopra didirikan pada masa penjajahan, berpusat di Makassar, tetapi pada tahun 1950 dipindahkan ke Jakarta. Yayasan itu dianggap kurang bijaksana terutama karena melakukan diskriminasi harga. Mutu kopra di Minahasa yang jauh lebih tinggi dari pada mutu kopra Jawa dihargai lebih rendah oleh Yayasan Kopra. Selain itu, karena kekurangan dana, Yayasan Kopra membayar para petani dengan bon, yang menurut perjanjian akan ditebus dengan uang yang sesuai jumlahnya. Tetapi pelunasan itu tidak kunjung dilaksanakan, sehingga sejumlah petani terpaksa memperjualbelikan bon² (kupon²) tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada bulan November 1955, wilayah² penghasil kopra lainnya pun menyusul mendirikan yayasan sendiri. Maka berdirilah Yayasan Kelapa Sangir Talaud, Yayasan Kelapa Bolaang Mongondow, dan Yayasan Kelapa Gorontalo.
4 Februari 1955	Terbentuknya Yayasan Kelapa Minahasa (YKM) dengan tokohnya Jan M.J. (Noen) PANTOUW, kemudian mengadakan perdagangan barter Kopra sebagai penyelundupan terselubung ke luar negeri yang memuncak pada bulan Februari – April 1956 dengan masuknya 6 buah kapal asing di pelabuhan Bitung yang mengangkut 25.000 ton kopra. YKM lalu melebarkan sayapnya sampai di Singapura dengan nama Eastern Produce Agency, Ltd.. Disamping itu, dua orang tokoh yang cukup berperan dalam perdagangan barter kopra di Minahasa yang dimulai oleh Letkol Hein Victor Worang (Komandan Resimen Infanteri 24 /RI-24 di Manado) dan penggantinya, Panglima KDM-SUT (sebelumnya Resimen Infanteri / RI-24) Mayor D.J. Somba. Namun nasib Mayor H.V. Worang selanjutnya setelah pihak pusat memantau aksi perdagangan barter tersebut adalah diganti bulan Desember 1956 dan ditawari studi lanjut ke luar negeri, kemudian ditugasi di Sumatera Selatan selaku Komandan RI-6/TT-II di Tanjungkarang, Lampung. Di sana ia bertindak sebagai Komandan TT-II, Letkol. Barlian, pada Musyawarah Nasional bulan September 1957.
12 Februari 1955	Panglima TT-VII/Wirabuana menyusun organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan cara barter yaitu dengan cara melegalisasikan kegiatan barter tersebut. Hari ini, ia mengangkat Mayor M. Saleh Lahede sebagai perwira yang menangani "OPI X TT-VII" (Opsir Pekerjan Istimewa X TT-VII) yang langsung berada di bawah panglima. Tugas Mayor Saleh Lahede adalah mengkoordinasi ekspor di Bitung dan di Morotai (besi tua). Namun penyelenggaraan perjudian kasino di kota² besar, yang telah dilakukan dalam rangka mencari dana itu, dihapus oleh Mayor Saleh Lahede. Dana yang diperoleh OPI X TT-VII digunakan untuk membiayai opeasi militer dan kegiatan sosial ekonomi.
April 1955	Mayor M. Saleh Lahede mendapat kepercayaan Pejabat Gubernur untuk menangani Yayasan Kopra di Makassar dengan mendirikan Yayasan Kopra Sulawesi berkedudukan di Makassar yang berusaha mengkoordinasi seluruh perdagangan kopra di pulau Sulawesi.
12 Agustus 1955	Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk, yang merupakan kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedangkan PNI menjadi partai oposisi.
22 September 1955	Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) berdiri di Tondano atas usaha Nona Politon dan Prof Mr G.M.A. (Laan) Inkiriwang yang menjadi Dekannya, berdasarkan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 2450/Kab/55.. Karena pengalaman Nona Politon dalam memroses dan mendirikan Universitas Pinaesaan (yang berarti persatuan), Prof Moh Yamin lalu menugaskan Nona Politon menyiapkan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Sulawesi Utara. Perguruan Tinggi ini mulanya menjadi cabang fakultas pada Universitas Hasanuddin Makassar di Tondano. Dana yang dipakai antara lain atas bantuan dari TT-VII/Wirabuana dengan ekspor kopra (oleh administrasi pemerintah dianggap penyelundupan kopra). PTPG ini kemudian berubah namanya menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Tondano di Manado yang berafiliasi ke FKIP Makassar (FKIP Unhas Tondano) pada tahun 1956-1958, dan akhirnya berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Tondano di Manado pada waktu pergolakan Permesta berakhir. Karena gangguan keamanan FKIP Unhas di Tondano hijrah dari Tondano ke Manado pada bulan Agustus 1958 tanpa perntah dari Depdikbud atau Pemerintah Pusat. Setelah itu, pada tahun 1994, IKIP Negeri Manado secara resmi dipindahkan dari Manado ke Tondano dan menjadi IKIP Negeri Tondano (Fakultas POK, FMIPA, Fakultas Pendidikan Teknik sudah menyusul sebelumnya), akhirnya menjadi Universitas Negeri Manado (UNIMA) pada bulan September 2000. Sebelum IKIP menjadi UNIMA, waktu itu namanya adalah Universitas Negeri Walanda Maramis yang akhirnya tidak disetujui namanya sehingga ternyata yang disetujui adalah nama UNIMA. UNIMA kini menempati kampus seluas 400 hektar di areal perkebunan Tonsaru Tondano. Sejak didirikan hingga sekarang, UNIMA telah menghasilkan ribuan sarjana dari berbagai strata (S1, S2, dan S3).
29 September 1955	PEMILIHAN UMUM Pertama di Indonesia, untuk memilih anggota DPR, dengan sistem demokrasi liberal. Hasilnya Masyumi (60 kursi), PNI (58 kursi), NU (47 kursi), PKI (32 kursi) sebagai partai terbesar. DPR hasil pemilihan umum beranggota 272 orang, yang dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Sedangkan di Minahasa, partai yang mendominasi adalah PNI, PSI dan Parkindo.
28 Oktober 1955	Kabinet Ali-Wongso memutuskan untuk mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD, yang mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat yang dijabat sementara oleh Wakil Kepala Staf AD Kolonel Zulkifli Lubis. Sebelumnya, KSAD yang lalu, Jenderal Mayor Bambang Sugeng mengundurkan diri, dan pelantikan penggantinya Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 diboikot oleh perwira² Angkatan Darat. A.H. Nasution selanjutnya dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Mayor. (pangkat Brigadier Jenderal belum dikenal dalam sistem perpangkatan TNI saat itu).
10 November 1955	Yayasan Kopra di daerah Sangihe-Talaud (Satal), Bolaang-Mongondow (Bolmong), dan Gorontalo diambil alih ; sekalipun hanya Yayasan Kopra Sangihe-Talaud yang diakui Pemerintah Pusat.
15 Desember 1955	Pemilihan Umum kali ini untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante (Sidang Pembuat Undang² Dasar). Anggota Konstituante berjumlah 542 orang, yang dilantik pada tanggal 10 November 1956
1956	Dalam statistik Balai Konsultasi Ekonomi - R.C. Lasut, penduduk Minahasa pada tahun 1956 berjumlah 543.936 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8%.
3 Maret 1956	Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955.
24 Maret 1956	Kabinet Ali II terbentuk, dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk. Partai pendukung Kabinet ini ialah PNI, Masyumi dan NU serta beberpa partai kecil lainnya. PKI sendiri tidak masuk dalam Kabinet karena masuknya komunis dalam Kabinet masih ditentang oleh beberapa pihak mengingat tindakan² PKI di masa lalu, terutama Pemberontakan PKI di Madiun.
2 April 1956	RUU yang membatalkan seluruh perjanjian KMB secara unilateral yang diajukan Kabinet, disetujui secara bulat oleh DPR. RUU ini ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Mei 1956. Inilah awal dari ketegangan baru antara Indonesia dengan pihak Belanda sejak KMB ditandatangani. Pembatalan persetujuan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada prinsipnya didasarkan kepada sikap Belanda yang tidak mau menepati persetujuan KMB yang menyangkut soal Irian Barat.
12 Juli 1956	Andi Pangerang Petta Rani (Andi Pangerang Daeng Parani) diangkat menjadi Gubernur Sulawesi, jabatan yang dipangkunya sampai dengan tanggal 20 April 1960.
25 Mei 1956	Pemerintah Pusat memutuskan, Yayasan Kopra secara resmi akan dibubarkan pada tanggal 26 Juli 1956, dan akan digantikan setahun kemudian oleh Koperasi Kopra Pusat.
13 Agustus 1956	Panglima TT-VII/Wirabuana, Kolonel Joop Warouw, dalam konferensi persnya yang terakhir sebelum serah-terima jabatan Panglima TT-VII, sebelum pemindahannya ke Peking, mengatakan bahwa ia menerima semua tanggung jawab penyelundupan kopra yang melewati Bitung. Pada hari ini, CPM di dalam TT-III/Siliwangi menangkap mantan Menteri Penerangan dalam kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe, karena urusan korupsi yang melibatkan Lie Hok Thay yang lebih dulu ditahan. Hok Thay mengaku memberikan uang satu setengah juta rupiah kepada Roeslan Abdulgani yang berasal dari ongkos mencetak kartu suara pemilu. Akibatnya, Roeslan yang telah menjadi Menteri Luar Negeri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo hendak ditahan oleh CPM dua jam sebelum keberangkatannya tanggal 14 Agustus ke London untuk menghadiri konferensi internasional mengenai Terusan Suez. Presiden Gamal Abdel Mesir Nasser baru saja menasionalisasikan Suez. Berkat intervensi PM Ali dan KSAD A.H. Nasution, penangkapan dibatalkan, dan Roeslan akhirnya bisa berangkat ke luar negeri.
14 Agustus 1956	Timbang terima Panglima TT-III/Siliwangi dari Kolonel Alex E. Kawilarang kepada Kolonel Suprayogi, untuk selanjutnya bulan Desember tahun itu pergi ke Washington, D.C. menjadi Atase Militer pada Kedutaan Besar RI di sana. Selama memimpin TT-III/Siliwangi, Kolonel Kawilarang bermasalah antara lain pernah menangkap menteri Ruslan Abdulgani karena dituduh korupsi.
17 Agustus 1956	Pembentukan provinsi Papua Barat (Irian Barat) dengan ibukota di Soa Siu. Gubernur yang pertama pada bulan September 1956 adalah Sultan Tidore - Zainal Abidin Syah. Provinsi tersebut meliputi wilayah yang masih diduduki Belanda dengan daerah² Tidore, Oba, Weda, Patani, serta Wasile di Maluku Utara.
22 Agustus 1956	Kolonel J.F. (Joop) Warouw hari ini meletakkan jabatannya sebagai Panglima Komando TT-VII/ Wirabuana dalam rangka pergantian pimpinan Komando Tentara & Territorium VII/Wirabuana.
23-26 Agustus 1956	Serah-terima Panglima TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur dari Kolonel J.F. Warouw kepada Letkol H.N. Ventje Sumual, Kepala Staf TT-VII/Wirabuana sebelumnya. Kemudian Joop Warouw dipindahkan sebagai Atase Militer pada Kedubes RI di Peking - Cina.
8 September 1956	Komandan Batalyon 714 Kapten Dolf Runturambi memerintahkan untuk menahan kapal "Susane Skow" di pelabuhan samudera Bitung, karena surat² yang tidak lengkap untuk menurunkan mobil² dan mengangkutnya. Hal ini didasarkan pada radiogram Panglima TT VII pertengahan Juni tahun itu - penahanan mana segera dilaporkan kepada Panglima TT VII/Wirabuana Let.Kol. H.N.V. Sumual dan Komandan RI-24 Let.Kol. H.V. Worang.
5 Oktober 1956	Opsir Pekerdja Istimewa X (OPI X) TT-VII/Wirabuana dibubarkan hari ini ketika M. Saleh Lahede dijadikan Kepala Staf Komando Pengamanan Sulawesi Selatan & Tenggara (KoDPSST atau KDP-SST) oleh KSAD. Kegiatan OPI X selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Wirabuana dan Yayasan Sulawesi Selatan.
21 November 1956	Diadakan reuni ulang tahun Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD, sekarang Seskoad) di Bandung. .
Desember 1956	Mayor D.J. Somba sebagai Assisten II/Personalia di TT-VII/Wirabuana bulan Desember 1956 ini menggantikan Mayor H.V. Worang sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 (RI-24) di Manado, karena Worang saat itu terlibat upaya penyelundupan/barter kopra.
1 Desember 1956	Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah dengan mundurnya Drs. Mohammad HATTA dari Wakil Presiden.
9 Desember 1956	KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution mengeluarkan pengumuman yang melarang perwira² Angkatan Darat melakukan kegiatan politik.
24 Desember 1956	Laurens F. Saerang diangkat menjadi Kepala Daerah Minahasa definitif, dan merupakan kepala daerah termuda di waktu itu (1956-1958). Ia bekas komandan kompi dalam Batalyon 3 Mei berpangkat Kapten. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dalam perdagangan besi rongsokan sisa Perang Dunia II di Morotai. Pada saat Pergolakan Permesta di Sulawesi Utara pecah, ia kemudian membentuk Brigade Manguni serta memimpinnya. Masa kepemimpinan resminya sampai tanggal 16 Juni 1958 dan digantikan Kapten Bert Supit (sampai tanggal 23 September 1958). Meskipun demikian, pemerintahan sipil Permesta masih mengakui kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah Minahasa (KDM) Permesta, yang tugas kesehariannya dijabat oleh Wakil KDM Pati Arie Mandagi sebagai pejabat KDM Permesta dan berkantor di desa Pinaras - Tomohon yang terletak di tengah hutan.
27 Desember 1956	Kongres Masyumi di Bandung yang berlangsung tanggal 22-29 Desember menyatakan menarik menteri²nya keluar dari Kabinet Ali II (serta kehilangan 57 suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat).
31 Desember 1956	Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, menyatakan daerah Sumatera Selatan atau daerah Komando Tentara & Territorium II (TT-II) dalam keadaan bahaya perang.
7-8 Januari 1957	Rencana TT-VII/Wirabuana diajukan kepada KSAD A.H. Nasution. Letkol M. Saleh Lahede (Kastaf KDPSST) dan Mayor Andi Muhammad Jusuf (Kastaf Resimen Hasanuddin) membicarakan masalah² di Indonesia Timur guna mengatasi masalah gangguan keamanan di wilayah Sulawesi (terutama DI/TII Kahar Muzakhar), dengan mengajukan alternatif jalan keluar, yaitu agar tanggung jawab keamanan daerah diserahkan sepenuhnya kepada putra daerah. Selain itu juga mereka berbicara mengenai keadaan politik & ekonomi di Indonesia Timur.
Awal Februari 1957	Gubernur Sulawesi - Andi Pangerang, dan rombongan berada di Jakarta untuk memperjuangkan realisasi rencana pembangunan di wilayahnya. Selain menghubungi berbagai pihak dan instansi selama sekitar satu bulan, juga Presiden Soekarno dan Bung Hatta mereka kunjungi.
3 Februari 1957	Sekitar 47 organisasi pemuda di Makassar mengadakan rapat. Mereka sepakat bahwa penyelesaian keamanan di Indonesia Timur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus bisa dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan. Kemudian mereka membentuk organisasi yang mengkoordinasikan antar-organisasi pemuda yang ada dengan nama Dewan Pemuda Sulawesi, yang dipimpin presidium dengan badan pekerja untuk tugas harian, yang kepengurusannya sbb: Presidium: Nurdin Johan, Mustafa Tari, Abdul Chalik, Mattulada, Ismael Habi, J.B. Rumbayan, G.W. Bawengan Sekjen: R.A. Daud Seksi²: Indra Chandra, Abdul Muis, Husein Achmad, Djihan Njompa, Nahariah
10/18 Februari 1957	Terbentuknya Dewan Manguni di Sulawesi Utara, atas inisiatif Kapten G.K. Montolalu, dkk. Pimpinannya terdiri atas: Ketua : Henk L. Lumanauw Sekretaris: Jan Torar Anggota: Hein Montolalu & A.C.J. (Abe) Mantiri (direktur Pelayaran Rakyat Indonesia di Manado)
19 Februari 1957	Penyelenggaraan reuni tokoh² tokoh PKRS di Kantor Pembangunan Daerah yang dihadiri ±19 orang. Kemudian mereka membentuk wadah perjuangan baru yaitu Pusat Konsentrasi Tenaga untuk Keselamatan Rakyat Sulawesi (disingkat Konsentrasi Tenaga) dengan Pengurus Sementara: Ketua : Andi Burhanudin (residen di gubernuran Sulawesi/Ketua Umum PKR) Wakil Ketua: J.Latumahina (Kepala Departemen Politik di Kantor Provinsi Sulawesi) Sekretaris: Henk Rondonuwu (Ketua Partai Kedaulatan Rakyat/PKR) Bendahara: Ny. Mathilda Towoliu-Hermanses (Ketua Dewan Kota Makassar) Komisaris: Achmad Siala (Dg.Masalle), Intje Tadjuddin, Abdul Muluk Makatita
20 Februari 1957	Dewan Pemuda se-Sulawesi mengadakan sidang sekali lagi hari ini dan menyetujui garis² pimpinan organisasi dan suatu program terperinci mengenai politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pokok pertama program itu adalah suatu tuntutan akan otonomi seluas²nya.
21 Februari 1957	Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang dikenal sebagai "Konsepsi Presiden Soekarno" atau "Konsepsi Presiden" yang isinya adalah menolak sistem demokrasi parlementer secara Barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan menggantinya dengan sistem demokrasi terpimpin, dan menyatakan perlunya suatu kabinet gotong royong yaitu Kabinet Kaki Empat dengan Nasakom -nya (Nasional, Agama, Komunis). > Bekas Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta menyatakan bahwa ia tidak menyetujui konsepsi itu.
23 Februari 1957	Perencanaan formal proklamasi 2 Maret mulai pada suatu pertemuan para perwira senior Sulawesi pada hari ini. Pertemuan ini diadakan di rumah Letkol dr. O.E. Engelen, ketua Ikatan Perwira Republik Indonesia - Indonesia Timur (TT-VII). Letkol dr. O.E. Engelen, sekretaris IPRI TT-VII/Wirabuana - Indonesia Timur Kapten Bing Latumahina, Letkol Saleh Lahede,dan Mayor M. Jusuf berbicara dalam pertemuan itu.
25 Februari 1957	Setelah mengadakan rapat komite perwira TT-VII/Wirabuana yang mengadakan rapat di kediaman Mayor Eddy Gagola untuk menyusun dan merumuskan rencana Perjuangan Semesta, kemudian Panglima TT-VII/Wirabuana Letkol Ventje Sumual hari ini berangkat ke Jakarta untuk menjelaskan langkah² yang akan diambilnya kepada teman²nya di MBAD terutama Korps Perwira SSKAD, terutama mengatasi keamanan daerahnya dengan pemberlakuan SOB/darurat perang. Komite sebelas orang ini dikepalai oleh Letkol M. Saleh Lahede. Letkol Saleh Lahede dengan bantuan Kapten Bing Latumahina dan Kapten Lendy R. Tumbelaka, menyusun Piagam Perjuangan Semesta, yang meringkas berbagai keluhan, tuntutan, dan saran pejabat² dan rakyat dari Sulawesi. Mayor M. Jusuf ditunjuk sebagai perwira operasi. Anggota² komite yang lain adalah: Letkol dr. O.E. Engelen, Ketua IPRI - Indonesia Timur; Letkol Andi Mattalatta, Komandan Kota Militer Kota Besar (KMKB) Makassar dan wakil komandan KoDPSST; Mayor Jan Wellem (Dee) Gerungan, Asisten IV/Logistik TT-VII; Mayor Sjamsuddin, Kepala Staf Komando Militer Kota Besar (KMKB) Makassar; Mayor Eddy Gagola, dari stafko TT-VII. Selain itu, anggota kesebelas yang disebutkan adalah Letkol tituler Arnold Achmad Baramuli, Jaksa Agung Provinsi Sulawesi dan Komando Indonesia Timur; Kapten John Ottay, Komandan Batalyon 702; Kapten Arie W.Supit, stafko TT-VII.
28 Februari 1957	Letkol Ventje Sumual saat mengadakan kunjungan di Jakarta selama dua hari dengan Mayor Andi M. Jusuf dan Arnold Baramuli, SH (Jaksa Tinggi Provinsi dan Militer), ia mengirimkan kawat/telegram kepada komandan resimen seperti RI-23, RI-25. Komandan RI-24 Mayor D.J. Somba datang ke Makassar hari ini, dan hanya bertemu dengan Mayor Jan Wellem (Dee) Gerungan. Yus Somba kembali lagi ke Manado pada tanggal 1 Maret.
1 Maret 1957	Pada petang hari, semua pejabat di Makassar yang bertolak ke Ibukota - Jakarta, yaitu rombongan Gubernur, delegasi Konsentrasi Tenaga dan rombongan Panglima Letkol Sumual, tiba kembali di pesawat dengan menumpang satu pesawat. Setibanya di Makassar, diputuskan untuk mengadakan rapat sebelum rencana² itu dilaksanakan. Rapat berlangsung hingga pukul 01:00 dinihari tanggal 2 Maret.

Read more »

Asal Kata Tomohon

Nama Tomohon berasal dari kata Tou Mu'ung, yang berarti orang Mu'ung. Tidak begitu jelas mengapa dinamakan orang Mu'ung. Tapi dengan adanya sebuah mata air besar bernama Mu'ung yang kini terdapat di Kelurahan Matani II, diduga inilah asal mula penamaan tempat ini. Tou Mu'ung yang karena gubahan lidah berubah menjadi Tomohon. Orang Tomohon sering juga disebut orang Toumbulu, yaitu penduduk pengguna bahasa sub etnis Toumbulu. Toumbulu artinya orang wuluh, atau orang gunung. Hingga kini pengguna bahasa Tombulu terdapat di kurang lebih 120 negeri baik yang berstatus desa maupun kelurahan. Kawasan bahasa ini, tidak saja meliputi wilayah administrasi pemerintahan kota Tomohon sekarang, tetapi juga mencakup sebagian pemukiman di kota Manado, kec. Tombariri, Kec. Airmadidi, Kec. Pineleng dan Kec. Sonder. Sejak jaman Hindia Belanda, Tomohon sudah dikenal sebagai sebuah kota kecil di dataran tinggi Minahasa. Nama Tomohon sudah tercatat dalam buku-buku para ilmuwan dari Eropa di abad XIX. Antropolog terkemuka Alfred Russel Wallace dalam bukunya tahun 1859 sudah menyebut-nyebut Tomohon sebagai tempat kediaman Hukum Besar dan Hukum Kedua. Ini berarti Tomohon waktu itu adalah wilayah Distrik dan Onderdistrik membawahi beberapa Onderdistrik yang sekarang disebut kecamatan. Pendeta Nicolas Grafland, sekitar tahun 1855, mencatat dalam bukunya tentang Tomohon. Ia secara rinci menyebutkan jumlah penduduk yang ada di negeri atau kampung-kampung di Tomohon, seperti Talete, Kamasi, Kolongan, Paslaten, dan sebagainya. Dari catatan itu terlihat bahwa warga Tomohon, 150 tahun silam masih sangat sedikit. Tomohon sejak jaman VOC memang sudah dikenal sebagai tempat akumulasi hasil bumi jenis kopi, tanaman monokultur zaman itu. Selain gudang kopi, di Tomohon sejak abad XVIII sudah dibangun loji (lodge) yaitu markas Kompeni. Dari Tomohon, hasil bumi diangkut dengan pedati ke gudang-gudang di Pelabuhan Manado untuk selanjutnya dikapalkan di Eropa. Bersamaan kegiatan dagang VOC, para misionaris Eropa dari Belanda dan Jerman melalui badan misi NZG (Nederlands Zendelingen Genootschap), juga menggiatkan penyebaran ajaran agama Kristen di wilayah ini. Tak heran jika Tomohon sekarang jadi pusat kegiatan organisasi Gereja Katolik maupun Protestan. Di awal abad XX, Tomohon mulai berkembang jadi kota mungil, memikat banyak pendatang dari berbagai bangsa. Orang Eropa memilih kota ini sebagai tempat pemukiman karena udaranya sejuk, tanahnya subur dan penduduknya ramah. Mereka berprofesi sebagai guru, dokter, pendeta, ilmuwan dan sebagainya. Desa Kaaten dipilih menjadi Lokasi perumahan yang khas. Sisa-sisa rumah tinggal mirip bungalow sekarang masih ada dan telah dipugar. Selain bangsa Eropa, orang Cina, Arab, India dan Jepang juga tertarik datang ke Tomohon. Mereka Umumnya pedagang. Malahan keturunan etnis Cina sekarang mendominasi urat nadi perdagangan di Kota ini. (catatan: di sebagian Kakaskasen I sekarang dulunya disebut sebagai kampung cina) Orang India juga masih tersisa berupa Toko Bombay yang ada di Kota ini (catatan: Toko Bombay terakhir sudah ditutup awal tahun 2006 dan pemiliknya telah kembali ke Bombay, India). Orang Jepang pernah berdagang di Tomohon, ternyata melakukan kegiatan spionase untuk merintis jalan pendudukan tentara Jepang pra Perang dunia II. Tomohon dijadikan basis militer pasukan Kagayagi Butay. Mayjen Endokaka dan Jendral Anami dari Kaygun pernah bermarkas di kota ini. Banyak pabrik, bengkel, gudang-gudang, rumah sakit, untuk kebutuhan militer Jepang ditempatkan di Tomohon. Bahkan konsentrasi wanita penghibur yaitu Yugun Ianfu diadakan Jepang juga di Tomohon. Sesudah Jepang ditundukkan bom atom sekutu AS pada Agustus 1945, Tomohon sejenak dimasuki pasukan Australia yang datang menawan tentara Jepang. Kemudian wilayah ini kembali dikuasai Belanda dengan menjadikan Tomohon sebagai tempat perekrutan tentara KNIL. Sementara itu pejuang kemerdekaan RI seperti LRRI dan PPI, juga bersarang di Tomohon. Peristiwa penurunan Bendera Belanda, sempat terjadi di Tomohon pada tahun 1946. Kongres Rakyat di Tomohon Tahun 1946. Sebagai hasil perundingan antara pihak delegasi Indonesia dan delegasi sekutu pada tanggal 24 Februari 1946 diatas geladak kapal SS El Libertador, maka diadakanlah Referendum pada tanggal 25 Februari 1946 di Gedung Balai pertemuan Kristen Tomohon. Acara ini dilaksanakan untuk mendengar aspirasi rakyat Minahasa-Sulawesi Utara, apakahmasih setia kepada pemerintah Republik Indonesia atau kembali dijajah oleh Pemerintah Belanda. Kongres Rakyat ini dipimpin oleh Residen BW Lapian dan dihadiri oleh wakil-wakil dari daerah seperti Raja Bolaang Mangondow, Kepala Daerah Gorontalo, Tokoh-Tokoh Republik, hulubalang distrik, hulubalang besar dan para staf pemerintahan serta wakil pemuda mendampingi residen BW Lapian sebagai pimpinan kongres adalah Hukum Besar Lasut. Dengan semangat yang berapi-api, para pemuda Indonesia dan semua yang hadir memberikan dukungan kepada kongres tidak melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Di Tomohon, sejarah mencatat pada tanggal 25 Februari 1946 rakyat Indonesia telah mengadakan kongres dengan hasil keputusan bulat menolak kekuasaan pemerintah Belanda. Pada masa pergolakan Permesta di tahun 1957-1961, Tomohon menjadi pusat konsentrasi pasukan Permesta, kedudukan Markas Sektor III KDM-SUT, pimpinan Mayor Edi Mongdong, kemudian dibebaskan TNI dan diduduki Yon 501 dari Divisi Brawijaya. Selanjutnya kota Tomohon menjadi terkenal ke mancanegara, karena penyelenggaraan Kongres PGI tahun 1980, dan berbagai event bertaraf nasional dan internasional lainnya yang sempat digelar di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon. Perkembangan peradaban dan dinamika penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun ke tahun menjadikan Tomohon sebagai salah satu ibukota kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dekade awal tahun 2000-an masyarakat di beberapa bagian wilayah kabupaten Minahasa melahirkan inspirasi dan aspirasi kecenderungan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal untuk melakukan pemekaran daerah. Berhembusnya angin reformasi dan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, semakin mempercepat proses akomodasi aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah dimaksud. Melalui proses yang panjang secara yuridis dan pertimbangan yang matang dalam rangka akselerasi pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa merekomendasikan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara; yang didukung oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon ditetapkan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dan pembentukan Kabupaten Minahasa Utara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003. Terbentuknya lembaga legislatif Kota Tomohon hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, menghasilkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 22 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kota Tomohon. Kota Tomohon diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Harry Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2003.

Read more »

Cerita jaman Dulu

Keberadaan empat gunung di Minahasa tak lepas dari cerita seorang
tokoh bernama Warereh yang memotong jalan menuju langit. Namun dibalik
legenda keberadaan Gunung Lokon, Klabat, Soputan dan Manado Tua, ada
cerita menarik tentang gunung besar di Tanah Malesung ini. Sehingga,
Lokon dan Soputan hanyalah anak gunung yang berada di pinggiran
Kalderanya.

Syahdan, jaman dahulu kala, manusia yang berada di Bumi dengan para
dewa di Langit masih bisa berhubungan. Gunung Lokon dan Soputan
menjadi jalan manusia menuju Langit, begitu juga para dewa ketika akan
turun ke Bumi. Namun demikian, manusia dan dewa masih terdapat batas.
Tak bisa seenaknya manusia bermain ke Langit.

Tersebutlah seorang manusia bernama Warereh. Rasa ingin tahu membuat
Warereh kelihatan nakal. Para dewa merasa jengah ketika Warereh terus
menerus mengintip kehidupan mereka di atas langit.
Mereka merasa ruang pribadi telah diganggu oleh seorang manusia yang
tak tahu diadat.

Akhirnya Warereh diburu oleh para dewa. Sebaliknya, Warereh pun
menjadi marah. Warereh memotong bagian atas Gunung Lokon dengan pedang
yang sangat besar. Bagian atas tersebut dia simpan di daerah Tonsea
sehingga muncullah Gunung Klabat. Dia juga memotong Gunung Soputan dan
melemparkan bagian terpotong tersebut ke lauatan di Wenang sehingga
munculan Manado Tua.

Sepenggal kisah tersebut dicatat oleh Pendeta N Graafland yang
melakukan tugas pekabaran Injil di Minahasa pada tahun 1850-an.
Legenda tersebut tumbuh di masyarakat Minahasa pada saat itu. Namun
kini, semakin jarang 'keturunan Toar-Lumimuut' mengisahkan hal
tersebut.

Dibalik cerita tersebut, ternyata di Minahasa tersebut terdapat sebuah
gunung yang besar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pos Pengamatan
Gunung Lokon, Farid Ruskanda Bina saat dijumpai Tribun Manado di ruang
kerjanya yang berada di Kelurahan Kakasakasen, belum lama ini.
Farid menunjukkan citra satelit wilayah Sulawesi Utara. Dari foto
tersebut tampak jelas kontur sebuah gunung yang hampir meliputi
wilayah Minahasa keseluruhan. "Kami menyebut gunung tersebut dengan
nama Gunung Tondano," ujar Farid.

Gunung tersebut sudah tidak aktif lagi. Namun, kata Farid, ribuan atau
puluhan ribuan tahun yang lalu, gunung tersebut beberapa kali meletus
dengan kekuatan yang besar. "Sisa letusan yang terjadi ribuan tahun
yang silam dapat dilihat jelas di daerah Pantai Bentenan. Di situ
banyak bebatuan besar yang hasil letusan. Warnan yang berbeda jelas
antara krem tua dan lebih muda menunjukkan ledakan yang berbeda,"
jelas dia.

Ledakan tersebut dipastikan menghasilkan kaldera yang sangat besar.
Danau Tondano yang sangat luas tersebut hanyalah bagian kecilnya saja.
Farid pun mengungkapkan, ternyata Gunung Soputan, Lokon, Manimporok
atau Mahawu kemungkinan hanyalah berada di rim atau pinggiran kaldera
tersebut. Sementara Gunung Klabat bukan bagian dari Gunung Tondano
tersebut.

Dengan demikian, beberapa daerah di Minahasa seperti Kota Tomohon dan
Tondano ternyata berada di sekitar Kaldera Gunung Tondano.
Entah, apakah ada hubungan antara Gunung Tandano dan legenda Warereh.
Sehingga orang jaman dulu, menganggap Gunung Lokon dan Soputan
merupakan tangga menuju Langit lantaran keberdaaan gunung yang tinggi
tersebut.

Read more »